Moratorium Kebijakan Cukai Didorong Demi Jaga Kelangsungan Usaha IHT

IDXChannel - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) baru saja merilis hasil kajian Menavigasi Kenaikan Tarif Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal Demi Menjaga Keseimbangan Kebijakan IHT di Indonesia.

Salah satu rekomendasi dari hasil kajian tersebut adalah meminta pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sambil tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada IHT.

Menyikapi hasil kajian tersebut, beberapa akademisi lintas perguruan tinggi mengemukakan pandangannya.

Akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bambang Eko Afiatno, Ph.D, berpandangan, kenaikan tarif cukai perlu dilakukan dengan hati-hati karena dapat memperberat daya beli konsumen.  Bambang menilai langkah moratorium atau relaksasi kenaikan tarif cukai merupakan hal yang cukup strategis.

Hal tersebut bertujuan untuk menekan dampak terhadap belanja rumah tangga. Mengingat sampai saat ini, pemerintah masih kurang mengakui peran tembakau dalam penerimaan APBN. 

"Banyaknya peraturan yang padat regulasi (heavy regulated), semakin memberatkan produsen untuk menjaga kelangsungan usaha IHT di Indonesia," ujar Bambang, dalam keterangan resminya, Sabtu (28/9/2024).

Di lain pihak, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Fendi Setyawan, menekankan pentingnya desain kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan IHT. Pasalnya, tembakau hari ini belum bisa diproduksi selain IHT sehingga kebijakan pemerintah akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan IHT. 

"Regulasi terkait tembakau, seperti PP No. 28 Tahun 2024, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang menuai penolakan banyak pihak, seharusnya disusun dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap petani tembakau dan IHT," ujar Fendi.

Sementara, Pengajar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung, Dr Wawan Hermawan, menyoroti fenomena pergeseran konsumsi rokok dari golongan 1 (mahal) ke golongan 2 dan 3 (lebih murah) serta rokok ilegal akibat kenaikan tarif cukai. 

"Kebijakan kenaikan tarif cukai seharusnya mempertimbangkan dampak pada konsumsi, serta pentingnya moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan IHT," ujar Wawan.

Pada saat yang sama, akademisi Universitas Brawijaya, Dr Rahmat Kresna Sakti, menyoroti fenomena konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal jika harga rokok legal naik terlalu tinggi.

Akibatnya target penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau tidak tercapai.  Di lain sisi, massifnya peredaran rokok ilegal harus menjadi perhatian extra ordinary bagi pemerintah. 

"Penegakan hukum terhadap rokok ilegal saat ini masih kurang efektif dan perlu ditingkatkan demi menjaga penerimaan negara," ujar Wawan.

Lalu, Pengajar FEB UB, Ade Irma Hidayah, mengatakan bahwa pemerintah perlu mencari tahu bagaimana cara tegas pemberantasan rokok ilegal. 

Pihak FEB UB menyepakati jika tarif cukai dinaikkan sebesar empat persen4 karena masuk dalam kelas moderate, tetapi jika di atas empat persen maka dianggap bakal cukup memberatkan. 

"Bahwa pemberantasan rokok ilegal harus dimaksimalkan sehingga para pelaku industri juga bisa tetap menjadi pahlawan dan tidak menjadi penjahat," ujar Ade.

(taufan sukma)

Berita ini dikutip dari : IDX Channel
Economics, Taufan Sukma Abdi Putra 30/09/2024 08:41 WIB